Restitusi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Keberatan, Banding, Gugatan

Perubahan UU KUP yang berlaku sejak tahun 2008, memberikan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang seimbang dengan hak dan kewajiban Pemeriksa Pajak, Serta adanya perubahan paradigma pajak sampai dengan WP mengajukan keberatan atau banding apabila tidak setuju atas koreksi Pemeriksa Pajak. Sampai dengan tahun 2007 WP harus membayar 50% dari pajak yang terutang apabila mengajukan

pengadilan-pajakpengadilan-pajak

Panduan Perpajakan Dalam Penanganan Export-Import

Pelatihan ini memberikan pemahaman yang lengkap tentang ketentuan hukum perpajakan sehubungan dengan PPN dan pemotongan PPh atas jasa angkutan yaitu darat, air, laut dan udara. Selain itu juga mencakup Sewa, Jasa Handling, agency Fee atau Jasa Freight Forwarding. Ini semua diberlakukan secara keseluruhan, dikarenakan diberlakukannya Peraturan Dirjen Pajak No. PER-70/PJ/2007 POKOK-POKOK BAHASAN Pengantar perpajakan yang

image-property-taximage-property-tax

Tax Accounting and Fiscal Reconciliation

DISKRIPSI PROGRAM | DOWNLOAD FILE PDF Sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk melakukan penyesuaian laporan keuangan komersial untuk kepentingan perpajakan pada akhir tahun.  Dari segi akuntansi, pedoman penyusunan laporan keuangan diatur oleh standar akuntansi keuangan, sedangkan dalam hal perhitungan pajak yang terutang menggunakan peraturan perpajakan. PSAK sendiri tidak secara spesifik menyentuh perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan

Image-630x320-tax-acctImage-630x320-tax-acct

Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah | PPN & PPnBM

DISKRIPSI PROGRAM Membahas secara komprehensip dan mendasar mengenai Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) mulai dari tatacara penghitungan, pemotongan, dan pelaporannya berdasarkan aturan pajak terbaru. TUJUAN PELATIHAN Membekali peserta dengan dasar-dasar peraturan yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) mulai dari tatacara penghitungan,

Training-PPNTraining-PPN
Restitusi  Pajak, Pemeriksaan Pajak, Keberatan, Banding, Gugatan

Restitusi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Keberatan, Banding, Gugatan

Perubahan UU KUP yang berlaku sejak tahun 2008, memberikan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang seimbang dengan hak dan kewajiban Pemeriksa Pajak, Serta adanya perubahan paradigma pajak sampai dengan WP mengajukan keberatan atau banding apabila tidak setuju atas koreksi Pemeriksa Pajak. Sampai dengan tahun 2007 WP harus membayar 50% dari pajak yang terutang apabila mengajukan banding, mulai tahun 2008 WP hanya membayar jumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir, tetapi apabila kalah dalam keberatan dikenakan denda 50% dan apabila kalah dalam banding dikenakan denda 100%; untuk hal tersebut sangat diperlukan tenaga yang terutama dalam menyusun tanggapan hasil pemeriksaan dan hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oleh karena itu ITMP mengadakan lokakarya mengenai restitusi pajak, pemeriksaan pajak, keberatan banding, gugatan dana sebagainya; yang diberikan oleh Instrukstur yang berpengalaman.

 POKOK-POKOK BAHASAN
  1. Tatacara Restitusi Pajak
  2. Tatacara Pemeriksaaan Pajak
    • standar pemeriksaan
    • hak dan kewajiban pemeriksa dan WP
    • peminjaman buku atau data yang diolah secara elektronik
    • pemberitahuan hasil pemeriksaan
    • tanggapan hasil pemeriksaan
    • pembahasan akhir
    • pembatalan SKP
  1. Equalisasi dan Rekonsiliasi antara SPT PPh, SPT PPN, SPT PPh Ps.21, SPT PPh Ps.23, SPT PPh Ps.26, SPT PPh Ps.4(2) Final.
  2. Tatacara pengurangan / Penghapusan sanksi administrasi, pengurangan / pembatalan SKP yang tidak benar, keberatan, banding, gugatan serta peninjauan kembali ke Mahkamah Agung serta penagihan pajak dan pemberian imbalan bunga ke WP.
  3. Bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan, penyidikan, pengungkapan ketidakbenaran SPT.
PROFESSIONAL INSTRUCTOR
  • Senior Instructor dari Widyaiswara BPLK Depkeu RI dan/atau Konsultan Pajak yang telah berpengalaman luas sebagai instruktur pelatihan perpajakan.
PESERTA
  • Tax Officer / Staf Professional Bidang Perpajakan, Staf Finance Accounting dan yang ingin memahami perpajakan – khususnya yang berkaitan dengan topik bahasan ini – secara lebih spesifik, mendasar, up-to-date  dan lengkap.
JADWAL ANDA
  • February 11-12, 2013 – Jakarta
  • April 23-24, 2012 – Bandung
  • Juni 17-18, 2013 – Jakarta
  • Agustus 19-20, 2013 – Jakarta
  • Oktober 23-24, 2013 – Bandung
  • Bandung 19-20, 2013 – Jakarta
LOKASI PELAKSANAAN
  • Jakarta: Patra Office Tower #1710 atau hotel di Jakarta yang akan dikonsfirmasikan melalui undangan seminar
  • Bandung: Hotel Golden Flower atau hotel lain yang akan dikonfirmasikan kemudian
INVESTASI ANDA
  • Rp2.500.000,00/Peserta (tidak termasuk pajak, akomodasi & transportasi)
  • Discount 10% untuk peserta group minimal 2(dua) orang dan yang pernah mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan ITMP sebelumnya.
FASILITAS
  • Gandaan Materi (Hard Copy & Soft Copy), Sertifikat, Tas Seminar, Makan Siang, dan Snack 2x selama pelatihan.
INFORMASI & REGISTRASI

ITMP Indonesia

  • Address: Patra Office Tower Suite 1718, 17th Floor
    Jl. Gatot Subroto Kav.32-34
    Jakarta 12950
  • Tel: 021-5201801
    Fax: 021-5207195
    Email: itmp.indonesia@gmail.com
  • Untuk mendownload form pendaftaran silahkan klik Registration Form ITMP


Lokakarya TaxUpdate

Tax Update 1: PEMERIKSAAN PAJAK 2013

  • Membahas Tata Cara Pemeriksaan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 dan No. 18/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan, Bagaimana verifikasi serta Metode dan Teknik Pemeriksaannya.
  • Pilihan Jadwal:
    • 28 Maret 2013 – Jakarta
    • 19 April 2013 – Jakarta
    • 08 May 2013 – Bandung
  • Biaya: Rp.1.500.000/peserta (tidak termasuk pajak, akomodasi & transportasi)

Tax Update 2: PAJAK PENGHASILAN BADAN (PPh Badan)

  • Membahas Peraturan terbaru PPh Badan yang berkaitan dengan Pengisian SPT dan Penyesuaiann Laporan Keuangan Fiskal dengan IFRS.
  • Pilihan Jadwal:
    • April 11-12, 2013 – Jakarta
    • Juni 25-26, 2013 – Jakarta
    • Agustus 29-30, 2013 – Bandung
  • Biaya: Rp.2.500.000/peserta (tidak termasuk pajak, akomodasi & transportasi)

Tax Update 3: PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN (PPh Ps.21)

  • Membahas Perhitungan PPh Ps.21 dengan PTKP terbaru sesuai PERMENKEU No.162/PMK.011/2012
  • Pilihan Jadwal:
    • Maret 28, 2013 – Jakarta
    • April 18, 2013 – Jakarta
    • May 07, 2013 – Bandung
  • Biaya: Rp.1.500.000/peserta (tidak termasuk pajak, akomodasi & transportasi)

Tax Update 4: PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK TAHUN 2013

  • Membahas secara komprehensip dan aplikatif Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (No.8/PMK.03/2013); Peraturan tentang Tatacara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan (Peraturan No.9/PMK.03/2013); Peraturan tentang Tata Cara Pembetulan (No.11/PMK.03/2013)
  • Pilihan Jadwal:
    • April 17, 2013 – Jakarta
    • May 06, 2013 – Bandung
  • Biaya: Rp.1.500.000/peserta (tidak termasuk pajak, akomodasi & transportasi)

Informasi Penting Bagi Wajib Pajak Terkait Penyampaian SPT Tahunan untuk Tahun 2013

Jakarta – Sehubungan dengan perubahan tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi untuk Tahun 2013 sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2012, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

SIARAN_PERS_DJP-Informasi_Penting_Bagi_Wajib_Pajak.pdf

Sumber

Ketentuan Faktur Pajak Baru 2013

Dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran sebagaimana diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Faktur Pajak mempunyai peran yang sangat strategis. Berbagai upaya penyempurnaan sistem telah dilakukan oleh DJP. Salah satu upaya untuk menghindari terjadinya segala bentuk penyalahgunaan Faktur Pajak dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, peraturan tentang Faktur Pajak kembali mengalami perubahan. Diharapkan juga, Pelayanan dan kenyamanan kepada seluruh Pengusaha Kena Pajak akan meningkat.

Kebijakan ini merupakan langkah lanjutan, setelah program registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP), dalam rangka meningkatkan tertib administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak yang akan berlaku efektif untuk penerbitan Faktur Pajak mulai tanggal 1 April 2013.

baca selengkapnya > Sistem Penomoran Baru Faktur Pajak 2013

Withholding Tax di Indonesia

Salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Withholding Tax system(pemotongan/pemungutan pajak). Dalam sistem Withholding Tax, pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas Negara. Di akhir tahun pajak, pajak yang telah dipotong atau dipungut dan telah disetorkan ke kas negara itu akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan.

Sistem Withholding Tax di Indonesia diterapkan pada mekanisme pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Istilah pemotongan dimaksudkan untuk menyatakan jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas jumlah penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterimanya (misal: PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23). Sedangkan yang dimaksud dengan pemungutan adalah jumlah pajak yang dipungut atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan kepada penerima pembayaran (misal: PPh Pasal 22).

Pemotongan PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 adalah Pajak yang dipotong dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Dalam Negeri, yaitu penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pemungutan PPh Pasal 22
PPh Pasal 22 adalah Pajak yang dipungut oleh:

  1. bendahara pemerintah terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  2. badan-badan tertentu terkait dengan penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
  3. WP Badan tertentu terkait pembayaran dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Pemotongan PPh Pasal 23
PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan WP Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari pemanfaatan modal (dividen, bunga, dan royalti), pemberian jasa (sewa, imbalan jasa), atau penyelenggaraan kegiatan (hadiah, penghargaan, dan bonus) selain yang dipotong PPh Pasal 21.

Pemotongan PPh Pasal 26
PPh Pasal 26 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan WP Luar Negeri atas penghasilan yang tidak berasal dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT yang bersumber dari Indonesia. Pemotongan PPh Pasal 26 bersifat final (tidak dapat digunakan sebagai kredit pajak), kecuali ditentukan lain.

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)
PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dipotong dari penghasilan dengan perlakuan tersendiri yang diatur melalui peraturan pemerintah dan bersifat final. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 4 (2) antara lain: penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan/jasa giro, dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia, penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek, penghasilan berupa bunga dan diskonto obligasiyang dijual di pasar modal, penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan kepada anggota koperasi (WP Orang Pribadi), penghasilan modal ventura dari transaksi penjualan saham/pengalihan penyertaan modal perusahaan pasangan usahanya, persewaan tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan usaha jasa konstruksi, serta penghasilan atas diskonto Surat Perbendaharaan Negara.

Pemotongan PPh Pasal 15
PPh Pasal 15 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang menggunakan norma penghitungan khusus untuk golongan WP tertentu, agar memudahkan WP tersebut dalam melakukan kewajiban perpajakannya, seperti: perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional; perusahaan asuransi luar negeri; perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi; perusahaan dagang asing; serta perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (build, operate, and transfer). Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi golongan WP tertentu tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan netto dari WP tertentu tersebut.

Penerimaan Withholding Tax pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 587,65 triliun, meningkat menjadi Rp.730,418 triliun pada tahun 2011, dan ditargetkan menjadi Rp. 849,706 triliun untuk tahun 2012 atau 83,61% dari total target penerimaan pajak tahun 2012 sebesar Rp. 1.016,237 triliun. Mengingat pentingnya peranan Withholding Tax dalam dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan, maka Ditjen Pajak mewajibkan seluruh pemotong dan pemungut pajak untuk menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Bangga bayar pajak!

Sumber: www.pajak.go.id

Akuntansi Perpajakan Lanjutan


Lokakarya ini diselenggarakan terutama dalam rangka laporan pajak tahunan dan mempersiapkan (merencanakan) pajak untuk tahun berikutnya sesuai aturan-aturan perpajakan terbaru (tax updated).

POKOK-POKOK BAHASAN
Hari Pertama:
  • Akuntansi Pemotongan PPh dan PPN.
  • Peraturan PPN tahun 2012 dan 2013
  • Mekanisme pemungutan PPN : Daerah Pabean, Kawasan Berikat, Import-Export.
  • Penyerahan terutang/tidak terutang PPN, BKP/bukan BKP, JKP/bukan JKP, Faktur pajak, PM dapat/tidak dapat dikreditkan,Fasilitas PPN, PPN-tidak dipungut, tidak terutang PPN, PPN-dibebaskan, PPN dengan tarip 0 %.
  • Restitusi PPN
  • Studi Kasus PPN & SPT. Masa PPN
  • Tax Treaty, PPh. Ps.26 dan BUT :
  • Withholding Tax : PPh.Ps.21/26, PPh.Ps.23/26, PPh.Ps.4 (2) Final, Pesawat/ Penerbangan, SKB.PPh.Ps.22/23, Overbooking kesalahan memotong pajak, SPT.Masa PPh. Ps.21/26, SPT.Masa PPh.Ps.23/26, Laporan Pemotongan PPh Final.
Hari Kedua:
  • Akuntansi PPh Badan.
  • Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
    • Penghasilan : Objek Pajak, bukan objek pajak, dikenakan PPh-Final.
    • Biaya yang dapat/tidak dapat dikurangkan,
    • R/L Selisih Kurs, kerugian piutang, biaya bunga, promosi, entertainment , sumbangan  yang dapat/tidak dapat dibiayakan dsb.
    • Penyusutan fiskal, keuntungan (kerugian) pengalihan harta, penentuan harga perolehan, sewa guna usaha, pengalihan tanah/bangunan, hibah, setoran modal.
  • Strategi Penghematan Pajak (Tax Planning)
    • Pembukuan WP
    • Perhitungan PPh.Pasal 25 dan SPT Masa PPh Ps.25
    • Tata cara pengurangan PPh-Pasal 25
    • SPT PPh Ps.25
    • Penghasilan tidak teratur
    • Kompensasi Rugi Fiskal
    • Perhitungan PPh Akhir tahun
    • PPh Ps.28 (lebih bayar)
    • PPh Ps.29 (kurang bayar)
    • PPh yang dipotong pihak lain
    • Equaliasi dan rekonsiliasi SPT PPH Tahunan dengan SPT PPN, SPT PPh 21/26, SPT.PPh 23/26
    • Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan metode: perbandingan harga antara pihak yang independen, harga penjualan kembali, biaya plus, metode lainnya.
PROFESSIONAL INSTRUCTOR
  • Senior Instructor dari Widyaiswara BPLK Depkeu RI dan/atau Konsultan Pajak yang telah berpengalaman luas sebagai instruktur pelatihan perpajakan.
PESERTA
  • Tax Officer / Staf Professional Bidang Perpajakan, Staf Finance Accounting dan yang ingin memahami perpajakan – khususnya yang berkaitan dengan topik bahasan ini – secara lebih spesifik, mendasar, up-to-date  dan lengkap.
JADWAL ANDA
  • February 13-14, 2013  Jakarta
  • April 23-24, 2013  Bandung
  • June 17-18, 2013  Jakarta
  • Agustus 19-20, 2013  Jakarta
  • Oktober 23-24, 2013  Bandung
  • Desember 17-18, 2013  Jakarta
LOKASI PELAKSANAAN
  • Jakarta: Patra Office Tower #1710 atau hotel di Jakarta yang akan dikonsfirmasikan melalui undangan seminar
  • Bandung: Hotel Golden Flower, KAGUM GROUP atau hotel lainnya yang akan dikonfirmasikan kemudian
INVESTASI ANDA
  • Rp2.500.000,00/Peserta (tidak termasuk pajak, akomodasi & transportasi)
  • Discount 10% untuk peserta group minimal 2(dua) orang dan yang pernah mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan ITMP sebelumnya.
FASILITAS
  • Gandaan Materi (Hard Copy & Soft Copy), Sertifikat, Tas Seminar, Makan Siang, dan Snack 2x selama pelatihan.
INFORMASI & REGISTRASI

ITMP Indonesia

  • Address: Patra Office Tower Suite 1718, 17th Floor
    Jl. Gatot Subroto Kav.32-34
    Jakarta 12950
  • Tel: 021-5201801
    Fax: 021-5207195
    Email: itmp.indonesia@gmail.com
  • Untuk mendownload form pendaftaran silahkan klik Registration Form ITMP

 

Perpajakan Khusus Usaha MIGAS


Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dibidang usaha MIGAS yang beroperasi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk usaha tetap (permanent establishment) dari induk perusahaan migas diluar negeri yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri yaitu menghitung dan membayar PPh BUT, Branch Profit Tax, yang digabung dengan bagian Pemerintah. Perlakuan perpajakan KKKS tergantung pada tanggal penandatanganan kontrak, dengan berlakunya PP No.79/2010 KKKS wajib menyesuaikannya terutama perhitungan besaran bagian penerimaan Negara, persyaratan biaya operasi yang dapat dikembalikan serta norma pembebanan biaya operasi; disamping kewajiban tersebut KKKS juga wajib memotong PPh pihak lain (withholding tax) dan ditunjuk sebagai pemungut PPN.

POKOK-POKOK BAHASAN
  • Dasar hukum dan perhitungan pajak perperiode sebelum PP No.79/2010;
  • PP No.79/2010: biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan PPh dibidang usaha hulu migas.
  • Withholding tax: PPh pasal 21 pegawai dan expatriate, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, Branch Profit Tax, PPh Final.
  • PPN dan Pemungut PPN
  • Tax Update – Perpajakan Khusus Usaha MIGAS
  • Materi-materi terkait usaha MIGAS lainnya sesuai request peserta yang diajukan pada waktu mendaftar atau saat diskusi kelas.
PROFESSIONAL INSTRUCTOR
  • Senior Instructor dari Widyaiswara BPLK Depkeu RI dan/atau Konsultan Pajak yang telah berpengalaman luas sebagai instruktur pelatihan perpajakan.
PESERTA
  • Tax Officer / Staf Professional Bidang Perpajakan, Staf Finance Accounting (utamanya dari perusahaan MIGAS) yang ingin memahami perpajakan – khususnya yang berkaitan dengan topik bahasan ini – secara lebih spesifik, mendasar, up-to-date  dan lengkap.
JADWAL ANDA
  • February 07-08, 2013 – Jakarta
  • April 15-16, 2013 – Bandung
  • June 19-20, 2013 – Jakarta
  • August 15-16, 2013 – Jakarta
  • October 21-22, 2013 – Bandung
  • December 11-12, 2013 – Jakarta
LOKASI/TEMPAT PELAKSANAAN
  • Jakarta: Patra Office Tower #1710 atau hotel di Jakarta yang akan dikonsfirmasikan melalui undangan seminar.
  • Bandung: Golden Flower Hotel atau hotel lainnya di Bandung yang akan dikonsfirmasikan melalui undangan seminar.
INVESTASI ANDA
  • Rp2.500.000,00/Peserta (tidak termasuk pajak, akomodasi & transportasi)
  • Discount 10% untuk peserta yang pernah mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan ITMP sebelumnya.
FASILITAS
  • Gandaan Materi (Hard Copy & Soft Copy), Sertifikat, Tas Seminar, Makan Siang, dan Snack 2x selama pelatihan.
INFORMASI & REGISTRASI

ITMP Indonesia

  • Address: Patra Office Tower Suite 1718, 17th Floor
    Jl. Gatot Subroto Kav.32-34
    Jakarta 12950
  • Tel: 021-5201801
    Fax: 021-5207195
    Email: itmp.indonesia@gmail.com
  • Untuk mendownload form pendaftaran silahkan klik Registration Form ITMP


SPT Tahunan 2012 & Tax Planning 2013 – Lokakarya


Setiap WP akan cenderung berusaha membayar pajak secara efisien dan efektif serta berusaha menangguhkan pembayaran pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.
Kewajiban WP menyampaikan SPT ke KPP belum merupakan kewajiban akhir. Setelah penyampaian SPT WP harus siap menghadapi kemungkinan dilakukan pemeriksaan pajak yang memerlukan keahlian dalam menyusun tanggapan atau sanggahan yang harus diselesaikan dalam jangka 7 hari sejak pemberitahuan hasil pemeriksaan.

Hal-hal yang sering ditemukan dalam pemeriksaan pajak antara lain Equalisasi antara  SPT Tahuan PPh dengan SPT Masa setahun : PPN, PPh Ps.21, PPh Ps.23, PPh Ps.26, PPh Ps 15, PPh-Final; selisih tersebut tidak akan terjadi apabila didalam mengisi SPT PPh Badan telah dilakukan persiapan yang matang (tax planning) dan dilakukan rekonsiliasi yang tepat.

Pada lokakarya dua hari ini akan dibahas critical point terjadinya selisih tersebut, dan permasalahan pajak lainnya yang mungkin dihadapi peserta.

POKOK-POKOK BAHASAN
  1. Akuntansi PPN dan Pemotongan PPh
  2. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
    • Penghasilan : Objek Pajak, bukan objek pajak, dikenakan PPh – Final,
    • Biaya yang dapat/tidak dapat dikurangkan,
    • Pemberian natura (fringe benefit) yang dapat dan tidak dapat dikurangkan,
    • Biaya yang merupakan objek pemotongan PPh. Ps. 21, PPh. Ps.22, PPh. Ps.23, PPh. Ps.26, PPh. Final dan yang terutang PPN.
    • R/L Selisih Kurs, Kerugian Piutang, Biaya Bunga, Promosi, Entertainment, sumbangan, bea siswa, cadangan, dsb,
    • Penyusutan Fiskal, Keuntungan (kerugian) Pengalihan Harta, Penentuan Harta Perolehan, Sewa guna usaha, Bangun guna serah, pengalihan tanah/bangunan.
    • Studi Kasus Rekonsiliasi Fiskal 2011 dan SPT PPh. Badan 2011.
  3. Tax Planning Pengisian SPT PPh Badan
    • Strategi WP
    • Fasilitas PPh dan PPN
    • Perhitungan PPh. Ps. 25
    • Tata Cara Pengurangan PPh.Pasal. 25
    • Penghasilan Tidak Teratur
    • Kompensasi Rugi Fiskal
    • Perhitungan PPh Akhir Tahun, PPh. Ps.28 (lebih bayar), PPh. Ps. 29 (kurang bayar), PPh yang dipotong Pihak Lain, SKB PPh Pasal 22/23
    • Equalisasi dan Rekonsiliasi SPT. PPh. Tahunan dengan SPT. PPh.21/26, SPT. PPh.23/26, SPT. PPN
    • transaksi hubungan istimewa dengan metode: perbandingan harga antara pihak yang independen, harga penjualan kembali, biaya plus, metode lainnya.
  4. SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
    • Penghasilan yang merupakan objek pajak, bukan objek pajak dan yang dikenakan PPh-Final
    • tambahan kekayaan neto yang merupakan objek pajak
    • tabungan/deposito yang tidak diusut asal-usulnya
    • SPT WP OP bagi yang penghasilannya dari satu pemberi kerja, norma penghitungan
    • daftar harta dan hutang yang harus dilampirkan dalam SPT
PROFESSIONAL INSTRUCTOR
  • Senior Instructor dari Widyaiswara BPLK Depkeu RI dan/atau Konsultan Pajak yang telah berpengalaman luas sebagai instruktur pelatihan perpajakan.
PESERTA
  • Tax Officer / Staf Professional Bidang Perpajakan, Staf Finance Accounting dan yang ingin memahami perpajakan – khususnya yang berkaitan dengan topik bahasan ini – secara lebih spesifik, mendasar, up-to-date  dan lengkap.
JADWAL ANDA
  • Maret 21-22, 2013 – Jakarta, Patra Office Tower #1710 atau hotel di Jakarta yang akan dikonsfirmasikan melalui undangan seminar.
  • Silahkan hubungi Customer Service kami melalui tel 0215201801 bila Anda mengingnkan jadwal dan lokasi yang berbeda.
INVESTASI ANDA
  • Rp2.500.000,00/Peserta (tidak termasuk pajak, akomodasi & transportasi)
  • Discount 10% untuk peserta yang pernah mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan ITMP sebelumnya.
FASILITAS
  • Gandaan Materi (Hard Copy & Soft Copy), Sertifikat, Tas Seminar, Makan Siang, dan Snack 2x selama pelatihan.
INFORMASI & REGISTRASI

ITMP Indonesia

  • Address: Patra Office Tower Suite 1718, 17th Floor
    Jl. Gatot Subroto Kav.32-34
    Jakarta 12950
  • Tel: 021-5201801
    Fax: 021-5207195
    Email: itmp.indonesia@gmail.com
  • Untuk mendownload form pendaftaran silahkan klik Registration Form ITMP


Perpajakan Khusus Perbankan Indonesia – TX213


Strategi Pelaksanaan Perpajakan Khusus Perbankan yang Efisien dan Efektif

Pemerintah (fiskus) tidak memberikan tax holiday, karena didalam ketentuan perpajakan dan peraturannya sudah terdapat fasilitas atau stimulus perpajakan atau adanya loopholes.

Pelaksanaan perpajakan yang efektif dan efisien akan menghasilkan penghematan pajak (tax-saving) atau penangguhan pembayaran pajak (tax-shifting) yang akan memperbaiki cash flow perusahaan:

Dalam sistem self assessment WP diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, menyetorkan dan melaporkan PPh-badan serta berkewajiban memotong PPh pihak lain atau memungut PPN &  PPn BM kalau sudah dikukuhkan sebagai PKP.

POKOK-POKOK BAHASAN

I.1.  PPh-Pasal 21/26

  • Akuntansi PPh Pasal 21.
  • Biaya SDM yang merupakan Objek PPh-Pasal 21 dan bukan obyek PPh- Pasal 21 Gaji, Upah Lembur THR, tunjangan, pengobatan, jamsostek, bonus perjalanan, pendidikan, rekreasi, olah raga, makan minum, antar jemput, pakaian seragam, kendaraan, telpon seluler, perumahan dsb.
  • PPh-Pasal 21 dibebankan ke pegawai, ditanggung perusahaan, diberikan tunjangan (gross-up), ditanggung pemerintah, Expatriate, standar gaji
  • Gaji Direktur/komisaris yang merupakan pemegang saham
  • Kewajiban NPWP bagi pegawai dan WP orang pribadi
  • Rekonsiliasi objek PPh-Pasal 21 dengan SPT PPh Badan
  • Studi kasus perhitungan, pengisian SPT dan PPh-Pasal 21 dan SPT Tahunan orang pribadi-sederhana (1770 S)

I.2  PPh-Pasal 23, PPh-Pasal 4 (2) Final, PPh-Pasal 22.

  • Akuntansi PPh Pasal 23/26.
  • Objek pemotongan : dividen, bunga, jasa giro, royalty, sewa, jasa konsultan, kontraktor, teknik, manajemen, perancang/design, perawatan, pemeliharaan, peralatan, aktuaris, penilai, maklon, dsb.
  • SKB pemotongan/pemungutan, Over booking, konfirmasi,
  • Studi kasus PPh-23/26, PPN-Perbankan, PPh Pasal 22.
  • Tax treaty (P3B), penerapan tarif PPh Ps.26, Bentuk Usaha Tetap.

II.   Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal

  • Akuntansi Pajak Penghasilan bagi usaha perbankan.
    • Penghasilan : objek pajak, bukan objek pajak, dikenakan PPh-Final.
    • Biaya yang dapat/tidak dapat dikurangkan.
    • Pemberian natura yang dapat/tidak dapat dikurangkan.
    • Objek pemotongan PPh-Pasal 21, 23, 26 dan Final.
    • Rugi/Laba selisih kurs, Cadangan Kerugian Piutang, Biaya Bunga, Promosi, Entertainment, sumbangan yang dapat/tidak dapat dibiayakan,dsb.
    • Penyusutan fiskal, keuntungan pengalihan harta dan penentuan harga perolehan aktiva tetap, tukar-menukar, setoran modal, hibah.
    • Sewa Guna Usaha, Bangun Guna Serah, Pengalihan tanah/bangunan;
    • Study Kasus Rekonsiliasi LKF, SPT. PPh. Badan.

III.  Pemeriksaan, Penagihan, Keberatan, Banding

  • Pemeriksaan Pajak
    • Tata cara pemeriksaan pajak
    • Kebijakan pemeriksaan pajak
    • Internal Tax Audit
    • Equalisasi dan  Rekonsiliasi antara SPT PPh dengan SPT PPh Pasal 21, 23, 26, dan final
    • Sanggahan/tanggapan hasil pemeriksaan pajak
    • Closing conference
  • Penagihan Pajak
    • Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
    • lelang dan penyanderaan (gizelling)
    • Pengurangan/Penghapusan sanksi administrasi
    • peninjauan kembali SKP
    • pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar serta gugatan ke Pengadilan Pajak
  • Keberatan dan banding Pajak serta PK ke Mahkamah Agung
PROFESSIONAL INSTRUCTOR
  • Senior Instructor dari Widyaiswara BPLK Depkeu RI dan/atau Konsultan Pajak yang telah berpengalaman luas sebagai instruktur pelatihan perpajakan.
PESERTA
  • Tax Officer / Staf Professional Bidang Perpajakan, Staf Finance Accounting dan yang ingin memahami perpajakan – khususnya yang berkaitan dengan topik bahasan ini – secara lebih spesifik, mendasar, up-to-date  dan lengkap.
JADWAL ANDA
  • January 14, 2013 – Jakarta
  • March 15, 2013 – Jakarta
  • May 17, 2013 – Bandung
  • July 22, 2013 – Jakarta
  • September 02, 2013 – Jakarta
  • November 29, 2013 – Bandung
LOKASI/TEMPAT PELAKSANAAN:
  • Bandung: Golden Flower Hotel atau hotel lain yang akan dikonsfirmasikan melalui undangan seminar.
  • Jakarta: Patra Office Tower #1710 atau hotel di Jakarta yang akan dikonsfirmasikan melalui undangan seminar.
INVESTASI ANDA
  • Rp1.500.000,00/Peserta (tidak termasuk pajak, akomodasi & transportasi)
  • Discount 10% untuk peserta yang pernah mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan ITMP sebelumnya.
FASILITAS
  • Gandaan Materi (Hard Copy & Soft Copy), Sertifikat, Tas Seminar, Makan Siang, dan Snack 2x selama pelatihan.
INFORMASI & REGISTRASI

ITMP Indonesia

  • Address: Patra Office Tower Suite 1718, 17th Floor
    Jl. Gatot Subroto Kav.32-34
    Jakarta 12950
  • Tel: 021-5201801
    Fax: 021-5207195
    Email: itmp.indonesia@gmail.com
  • Untuk mendownload form pendaftaran silahkan klik Registration Form ITMP


Akuntansi Perpajakan Dasar


Pemberlakuan UU KUP sejak tahun 2008, memberikan hak dan kewajiban WP yang seimbang dengan hak dan kewajiban Fiskus, serta perubahan paradigma di dalam melaksanakannya. Kondisi ini menuntut kemampuan pengelola pajak untuk lebih profesional dalam memahami ketentuan formal dan material perpajakan. Ketentuan formal terdapat dalam UU KUP, ketentuan material terdapat dalam UU PPh dan UU PPN yang berkaitan erat dengan praktek akuntansi umum dan akuntansi pajak. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, ITMP mengadakan lokakarya mengenai PPh Badan dan Akuntansi Pajak, yang diasuh Oleh Instruktur yang berpengalaman.

POKOK-POKOK BAHASAN
  1. Subjek Pajak
  2. Kewajiban Pembukuan
    • prinsip dan metode
    • akrual stelsel dan kas stelsel
    • pembukuan Rupiah dan US Dollar.
  3. Penghasilan yang merupakan objek PPh dikenakan PPh. Final dan tidak Final serta yang bukan merupakan objek PPh.
  4. Biaya yang dapat dibiayakan dan yang tidak , serta yang merupakan objek pemotongan PPh. Pasal 21, 23, 26 dan 4(2) Final serta yang terutang PPN dan yang tidak.
  5. Penyusutan dan amortisasi fiscal, metode dan kelompok harta, keuntungan atau kerugian pengalihan harta, perbandingan dengan akuntansi.
  6. Penentuan harga perolehan aktiva tetap jual beli, tukar menukar, membangun sendiri, setoran modal dan hibah.
  7. Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi dan SGU dengan hak opsi, sale and lease back.
  8. Revaluasi dan penggabungan (merger) badan usaha likuidasi.
  9. Studi Kasus SPT PPh dalam valuta Rupiah dan US Dollar.
PROFESSIONAL INSTRUCTOR
  • Pelatihan ini akan difasilitasi oleh instruktur-instruktur senior perpajakan dari BPLK Pajak dan/atau Konsultan Pajak
PESERTA
  • Tax Officer / Staf Bidang Perpajakan, Staf Finance Accounting dan peminat lainnya yang ingin memahami perpajakan secara lebih mendalam khususnya yang berkaitan dengan bahasan dalam lokakarya ini.
JADWAL ANDA:
  • January 17-18, 2013 – Jakarta
  • March 21-22, 2013 –Jakarta
  • May 07-08, 2013 – Bandung
  • July 23-24, 2013 – Jakarta
  • September 11-12, 2013 –Jakarta
  • November 07-08, 2013 –Bandung
LOKASI/TEMPAT PELAKSANAAN
  • Jakarta: Patra Office Tower #1710, Jl. Gatot Subroto atau hotel di Jakarta yang akan dikonsfirmasikan melalui undangan seminar.

Bandung

    : Golden Flower Hotel atau hotel lainnya di Bandung yang akan dikonsfirmasikan melalui undangan seminar
INVESTASI ANDA:
  • Rp.2.500.000,00/Peserta (tidak termasuk pajak, akomodasi & transportasi)
  • Discount 10% untuk group minimal 2(dua) orang dan/atau peserta yang pernah mengikuti program ITMP lainnya.
FASILITAS:
  • Gandaan Materi (Hard Copy & Soft Copy), Sertifikat, Tas Seminar, Makan Siang, dan Snack 2x selama pelatihan.
INFORMASI & REGISTRASI:

ITMP Indonesia

  • Address: Patra Office Tower Suite 1718, 17th Floor
    Jl. Gatot Subroto Kav.32-34
    Jakarta 12950
  • Tel: 021-5201801
    Fax: 021-5207195
    Email: itmp.indonesia@gmail.com
  • Untuk mendownload form pendaftaran silahkan klik Registration Form ITMP