Monthly Archives: October 2011

Akuntansi Perpajakan Lanjutan

Lokakarya ini diselenggarakan terutama dalam rangka laporan pajak tahunan dan mempersiapkan (merencanakan) pajak untuk tahun berikutnya sesuai aturan-aturan perpajakan terbaru (tax updated). POKOK-POKOK BAHASAN Hari Pertama: Akuntansi Pemotongan PPh dan PPN. Peraturan PPN tahun 2012 dan 2013 Mekanisme pemungutan PPN

Perpajakan Khusus Usaha MIGAS

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dibidang usaha MIGAS yang beroperasi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk usaha tetap (permanent establishment) dari induk perusahaan migas diluar negeri yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri yaitu menghitung dan membayar

SPT Tahunan 2012 & Tax Planning 2013 – Lokakarya

Setiap WP akan cenderung berusaha membayar pajak secara efisien dan efektif serta berusaha menangguhkan pembayaran pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Kewajiban WP menyampaikan SPT ke KPP belum merupakan kewajiban akhir. Setelah penyampaian SPT WP harus siap menghadapi kemungkinan

Perpajakan Khusus Perbankan Indonesia – TX213

Strategi Pelaksanaan Perpajakan Khusus Perbankan yang Efisien dan Efektif Pemerintah (fiskus) tidak memberikan tax holiday, karena didalam ketentuan perpajakan dan peraturannya sudah terdapat fasilitas atau stimulus perpajakan atau adanya loopholes. Pelaksanaan perpajakan yang efektif dan efisien akan menghasilkan penghematan pajak

Akuntansi Perpajakan Dasar

Pemberlakuan UU KUP sejak tahun 2008, memberikan hak dan kewajiban WP yang seimbang dengan hak dan kewajiban Fiskus, serta perubahan paradigma di dalam melaksanakannya. Kondisi ini menuntut kemampuan pengelola pajak untuk lebih profesional dalam memahami ketentuan formal dan material perpajakan.

Restitusi  Pajak, Pemeriksaan Pajak, Keberatan, Banding, Gugatan

Restitusi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Keberatan, Banding, Gugatan

Perubahan UU KUP yang berlaku sejak tahun 2008, memberikan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang seimbang dengan hak dan kewajiban Pemeriksa Pajak, Serta adanya perubahan paradigma pajak sampai dengan WP mengajukan keberatan atau banding apabila tidak setuju atas koreksi Pemeriksa

Panduan Perpajakan Dalam Penanganan Export-Import

Panduan Perpajakan Dalam Penanganan Export-Import

Pelatihan ini memberikan pemahaman yang lengkap tentang ketentuan hukum perpajakan sehubungan dengan PPN dan pemotongan PPh atas jasa angkutan yaitu darat, air, laut dan udara. Selain itu juga mencakup Sewa, Jasa Handling, agency Fee atau Jasa Freight Forwarding. Ini semua

PSAK 46 | Pajak Tangguhan | Deferred Tax

Menjelaskan mengenai perbedaan PSAK (baca: PSAK 46) dengan Peraturan Perpajakan dan pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan. TUJUAN & MANFAAT PELATIHAN Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai PSAK 46 dan Peraturan Perpajakan beserta pengaruh perbedaan keduanya terhadap laporan keuangan. Membekali peserta dengan dasar-dasar

Tax Due Diligence (Tax Review)

Sebelum SPT disusun dan dilaporkan ada baiknya dilakukan due diligence (tax review). Hal ini perlu dilakukan dalam rangka memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi (comply to) peraturan perpajakan yang berlaku dan juga perusahaan tidak salah menghitung pajak – dan terhindar dari

Tax Update: Pajak Pertambahan Nilai

Pada tahun 2010 Ditjen Pajak mengeluarkan dua peraturan yang menyangkut PPN yaitu: PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN). PER-45/PJ/2010 tentang BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA